Hukum Pidana

Pidana Umum

• Penggelapan
• Penipuan
• Penganiayaan
• Pencemaran nama baik
• Tindak Pidana Konvensional

Pidana Khusus Pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP dan memiliki karakteristik serta prosedur penanganan yang lebih kompleks. Perkara jenis ini sering melibatkan lembaga penegak hukum tertentu, mekanisme pembuktian khusus, serta risiko hukum yang signifikan.

Kami memberikan pendampingan strategis dalam berbagai perkara pidana khusus, antara lain:

1. Tindak Pidana Korupsi Pendampingan dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, atau gratifikasi. Perkara ini memerlukan analisis mendalam terhadap aspek administratif, keuangan, dan regulasi yang berlaku.
2. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Pendampingan dalam perkara kepemilikan, peredaran, maupun dugaan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Penanganan perkara ini membutuhkan ketelitian tinggi karena ancaman pidananya berat dan prosedur pembuktiannya ketat.
3. Tindak Pidana Informasi dan Teknologi (ITE) Perkara yang berkaitan dengan transaksi elektronik, pencemaran nama baik melalui media digital, akses ilegal sistem elektronik, maupun penyalahgunaan data. Pendekatan hukum dalam perkara ITE memerlukan pemahaman aspek digital forensik dan regulasi teknologi informasi.
4. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pendampingan dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyamaran atau pengalihan hasil tindak pidana. Perkara ini umumnya beririsan dengan tindak pidana asal (predicate crime) dan memerlukan strategi pembelaan berbasis analisis transaksi keuangan.
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perkara yang berkaitan dengan eksploitasi manusia, perekrutan ilegal, atau pemindahan orang untuk tujuan tertentu yang melanggar hukum. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan hukum yang sensitif dan komprehensif.
6. Tindak Pidana Pornografi Pendampingan dalam perkara yang berkaitan dengan distribusi, produksi, atau penyebaran konten yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pornografi, termasuk melalui media digital.
7. Dan Lain-Lain Setiap perkara pidana khusus memiliki karakteristik unik. Kami melakukan analisis menyeluruh terhadap regulasi yang relevan untuk menentukan strategi pembelaan atau langkah hukum yang paling tepat.

Perkara pidana khusus umumnya memiliki kompleksitas tinggi, baik dari sisi regulasi, pembuktian, maupun potensi dampak reputasi dan finansial. Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan yang strategis, terukur, dan profesional sejak tahap awal.

Penyelidikan & Penyidikan

• Pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian
• Perlindungan hak saksi maupun tersangka
• Analisis Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
• Penyusunan strategi pembelaan awal

Pembelaan di Persidangan

• Penyusunan eksepsi
• Analisis dakwaan & pembuktian
• Pemeriksaan saksi & ahli
• Penyusunan pledoi (nota pembelaan)

Upaya Hukum Lanjutan

• Banding
• Kasasi
• Peninjauan Kembali (PK)

Negosiasi & Restorative Justice

• Penyelesaian melalui pendekatan damai (Restorative Justice)
• Menilai kemungkinan solusi strategis secara objektif
• Pendekatan profesional dalam mediasi pidana